Baru-baru ini berita menghangatkan datang dari seorang mantan Ketua KPK yang diduga melakukan pemerasan atau penerimaan gratifikasi. Lantas apakah ganjaran yang akan didapatkan Firli Bahuri atas pelanggaran yang ia perbuat? Berdasarkan kasus diatas, pemerasan atau penerimaan gratifikasi termasuk dalam tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah tindakan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, dengan merugikan kepentingan umum atau negara. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Firli merupakan pelanggaran hukum yang dapat merusak integritas pemerintahan.
Firli ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau hadiah dan janji terkait penanganan permasalahan hukum di Kementan pada kurun waktu 2020-2023. Oleh karena itu, ia dijerat dengan Pasal 12E atau 12B atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.
Pihak kepolisian selanjutnya melalukan serangakaian penyelidikan dengan melakukan klarifikasi dan pengumpulan alat bukti dalam kasus tersebut. Setelah dilakukan gelar perkara, kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik mengamankan tanda terima penyitaan rumah dinas Menteri Pertanian Republik Indonesia yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021. Pihak penyidik juga menyita barang bukti lainnya yang dianggap berkaitan dengan kasus pemerasan. Kemudian, penyidik akan melakukan pemberkasan perkara, melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum pada kantor Kejati DKI Jakarta.
Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat tidak memberikan bantuan hukum untuk mantan Ketua KPK, Firli Bahuri. Setelah diadakannya rapat pimpinan, ketua beserta anggota KPK sepakat bahwa dugaan korupsi yang menjerat Firli tidak sesuai dengan peraturan. KPK memiliki banyak pertimbangkan karena lembaganya memegang komitmen tidak mentoleransi perbuatan korupsi.
Kita sebagai masyarakat perlu mengetahui bagaimana langkah KPK dalam menangani kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dalam memberantas korupsi, KPK memiliki beberapa peran dan tugas yang dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh KPK dalam upaya pemberantasan korupsi:
- Penyelidikan dan Penyidikan
KPK dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Ini mencakup pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan langkah-langkah hukum untuk mengungkap dan menindak pelaku korupsi. - Pencegahan
Selain penindakan, KPK juga memiliki peran dalam pencegahan korupsi. Ini melibatkan edukasi masyarakat, pembuatan kebijakan anti korupsi, dan kerja sama dengan lembaga lain untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung korupsi. - Pemberian Hukuman
KPK memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman terhadap pelaku korupsi, termasuk pengusutan, penuntutan, dan pemberian sanksi. - Kerja Sama Internasional
KPK dapat bekerja sama dengan lembaga anti-korupsi di tingkat internasional untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang melibatkan lintas negara. - Pengembangan Sistem dan Teknologi
Mengembangkan dan menggunakan teknologi informasi dan sistem yang efektif untuk mempercepat proses penanganan kasus korupsi dan meningkatkan transparansi. - Partisipasi Masyarakat
KPK dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberantas korupsi, termasuk melalui pengaduan dan pelaporan masyarakat. - Pengawasan Terhadap Aset
Melakukan pengawasan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak dapat digunakan atau dinikmati oleh pelaku korupsi. - Pengembangan Sistem Whistleblowing
Mendorong dan melindungi pelapor yang memberikan informasi mengenai praktik korupsi (whistleblower) agar dapat memberikan informasi yang penting dalam pemberantasan korupsi. Itulah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan komitmen bersama dan implementasi langkah-langkah tersebut, masyarakat dapat mengurangi dan bahkan memberantas korupsi untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan.
